Breaking News
light_mode
Beranda » Hukrim » Didampingi Gubernur Sherly, Waka Satgas PKH Kunjungi Maluku Utara Bahas Tambang Illegal

Didampingi Gubernur Sherly, Waka Satgas PKH Kunjungi Maluku Utara Bahas Tambang Illegal

  • account_circle Iwan Imam
  • calendar_month Sel, 14 Apr 2026
  • visibility 218

Ternate, malutpost.com — Wakil Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Letjen TNI Richard Tampubolon, menegaskan bahwa kunjungannya ke Maluku Utara bersama rombongan hanya sebatas agenda silaturahmi dan diskusi.

Hal tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Sufari, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (14/4/2026).

“Kehadiran kami dalam rangka silaturahmi dan diskusi terkait Satgas PKH, karena selama ini kerja samanya sudah berjalan dengan baik,” ujar Richard kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Richard juga menanggapi isu penertiban sejumlah aktivitas pertambangan di Maluku Utara yang sebelumnya sempat dipasangi garis polisi. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, tahapan yang dilakukan meliputi verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, hingga pengenaan sanksi denda dan proses lanjutan lainnya.

“Intinya semuanya dikerjakan dengan baik. Kami selalu menekankan pentingnya kerja kolaborasi dan sinergi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda belum dapat dikonfirmasi sejumlah awak media kerena memilih keluar melalui pintu samping kantor Kejati Maluku Utara. Sherly memilih menghindari wartawan usai rapat bersama.

Diketahui, Satgas PKH dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mandat menertibkan aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal. Langkah ini bertujuan mengembalikan fungsi kawasan hutan serta memulihkan aset negara. (one)

  • Penulis: Iwan Imam
  • Editor: Ikram Salim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KMP Sula Bahagia Harus Diusut, Pengadaan Rp10,4 Miliar Wajib Dipertanggungjawabkan

    KMP Sula Bahagia Harus Diusut, Pengadaan Rp10,4 Miliar Wajib Dipertanggungjawabkan

    • calendar_month Jum, 24 Jul 2026
    • account_circle Sahbudin Yunus
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Sanana, majangpolis.com – Polemik pengadaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Sula Bahagia kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai kondisi kapal yang tidak lagi beroperasi serta desakan Direktur LBH Bela YAI agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kepulauan Sula dan mantan Kepala Dinas Perhubungan terkait proyek pengadaan kapal tersebut. Menanggapi hal itu, Akademisi STAI […]

  • Jadi Langganan Banjir, Kades Minta Mislan Syarif Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Wailau

    Jadi Langganan Banjir, Kades Minta Mislan Syarif Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Wailau

    • calendar_month Sen, 27 Apr 2026
    • account_circle Sahbudin Yunus
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Sanana, majangpolis.com – Kepala desa (Kades) Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Abd Halim Umasugi, berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait talud penahan banjir dan drainase yang disampaikan pada saat reses. Pasalnya, Wailau merupakan salah satu desa yang rawan banjir ketika musim hujan. “Harapan masyarakat […]

  • Pengurus Demokrat Sula Minta APH Lihat Konteks Publik dalam Polemik Penyebaran Percakapan Elektronik

    Pengurus Demokrat Sula Minta APH Lihat Konteks Publik dalam Polemik Penyebaran Percakapan Elektronik

    • calendar_month Rab, 26 Agu 2026
    • account_circle Sahbudin Yunus
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Sanana, majangpolis com – Pengurus DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula, Darmawan Buamona, meminta aparat penegak hukum (APH) melihat secara utuh konteks polemik penyebaran percakapan elektronik yang berkaitan dengan persoalan pemerintahan desa. Menurut Darmawan, materi percakapan yang dipersoalkan tidak semata-mata berkaitan dengan urusan pribadi. Ia menilai, persoalan tersebut memiliki kaitan dengan aspirasi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan […]

  • Soal Temuan PPATK Terkait Aliran Dana Isda, Begini Pengakuan Aliong Mus

    Soal Temuan PPATK Terkait Aliran Dana Isda, Begini Pengakuan Aliong Mus

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Ikram Salim
    • visibility 404
    • 0Komentar

    Ternate, majangpolis.com – Eks Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus menjalani pemeriksaan 8 jam dalam kasus korupsi pembangunan istana daerah (Isda) Taliabu pada 2023 . Bupati dua periode itu hanya memberikan keterangan singkat kepada awak media. Saat ditanya terkait indikasi aliran dana proyek yang diduga mengalir ke dirinya berdasarkan data PPATK, Aliong mengaku belum mengetahui […]

  • Banjir dan Tanah Longsor Landa Halmahera Barat

    Banjir dan Tanah Longsor Landa Halmahera Barat

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 322
    • 0Komentar

    Jailolo, majangpolis.com – Sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara terendam banjir akibat hujan deras, Rabu (7/1/2026). Peristiwa itu terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Ibu khususnya di Desa Kampung Cina, Tabaru, dan Tongute Ternate. Ketinggian air terus bertambah karena hujan masih mengguyur pada pukul 7 pagi yang mengakibatkan tanggul dan bronjong jebol. […]

  • AMSI Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik dari Ancaman AI

    AMSI Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik dari Ancaman AI

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Ikram Salim
    • visibility 463
    • 0Komentar

    Jakarta, majangpolis.com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah. Revisi ini dilakukan agar regulasi yang ada bisa sesuai dengan perkembangan digital dan teknologi, termasuk pemakaian konten jurnalistik untuk bahan pembelajaran dan pemutakhiran data (training and grounding data) oleh […]

expand_less