Breaking News
light_mode
Beranda » Regional » Sekwan Dekot Ternate dan Kabag Keuangan Kompak Tutupi Gaji dan Tunjangan Wakil Rakyat

Sekwan Dekot Ternate dan Kabag Keuangan Kompak Tutupi Gaji dan Tunjangan Wakil Rakyat

  • account_circle Ikram Salim
  • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
  • visibility 335

Ternate, majangpolis.com – Wakil rakyat dalam sebulan terakhir mendapat sorotan tajam dari publik karena besarnya gaji dan tunjangan yang diterima tidak sebanding dengan kinerja. Alhasil, demo terjadi di seluruh Indonesia termasuk Kota Ternate dengan tuntutan serupa.

Di tengah sorotan itu Sekretaris DPRD Kota Ternate (Sekwan) Aldhy dan Kabag Keuangan DPRD justru kompak menutupi gaji dan pendapatan 30 DPRD Kota Ternate.

Sekwan Aldhy saat dikonfirmasi majangpolis.com  terkait besaran gaji dan pendapatan anggota dewan menolak memberikan data yang diminta. Dia justru mengirim file Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Peraturan tersebut menjelaskan tentang kesejahteran wakil rakyat namun tidak dijelaskan secara rinci berapa gaji dan tunjangan para wakil rakyat per bulannya.

”Rinciannya nanti ke Kabag Keuangan, saya tidak hafal karena setiap anggota beda-beda karena ada tunjangan ketua komisi dan anggota biasa dan lainnya,”kata Aldhy melalui pesan WhatsApp Rabu, 10 September 2025.

Sementara Kabag Keuangan Dewan M Iksan Kamil saat dikonfirmasi mengaku takut memberikan rincian gaji dan tunjangan anggota DPRD. Dia mengaku takut diserang oleh 30 anggota DPRD jika pendapatan mereka diketahui oleh publik.

”Saya takut 30 anggota DPRD ini serang saya,”kata Iksan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (22/9/2025).

Selain itu, kata Iksan, dirinya juga tidak mendapat arahan dari Sekwan untuk memberikan data tersebut, meski telah ditunjukkan pesan dari Sekwan. “Saya tidak punya wewenang untuk memberikan data itu dan sampaikan, dan saya tidak mungkin berkomentar kalau tidak ada arahan,”katanya.

Sementara Sekwan yang dihubungi kembali tidak membalas pesan meski sudah dibaca. (ikh)

  • Penulis: Ikram Salim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kepulauan Sula dan Samsat Soroti Tunggakan Pajak PT MTP Capai Ratusan Juta Rupiah

    DPRD Kepulauan Sula dan Samsat Soroti Tunggakan Pajak PT MTP Capai Ratusan Juta Rupiah

    • calendar_month Sel, 28 Jul 2026
    • account_circle Sahbudin Yunus
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Sanana, majangpolis.com – UPTD Samsat Kabupaten Kepulauan Sula mengungkapkan perusahaan plywood PT Mangoli Timber Production (MTP) yang beroperasi di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kewajiban pajak yang belum dipenuhi tersebut terdiri dari pajak alat berat (PAB) sebesar Rp49.057.696 dan pajak air permukaan (PAP) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp200 juta. […]

  • Wakil Bupati Kepsul Lepas Peserta Gabalil Hai Sua

    Wakil Bupati Kepsul Lepas Peserta Gabalil Hai Sua

    • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
    • account_circle Sahbudin Yunus
    • visibility 320
    • 0Komentar

    Sanana, majangpolis.com – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Sula, Hi. Saleh Marasabesy secara resmi membuka kegiatan Gabalil Hai Sua (GHS) 2026 sekaligus melepas peserta yang akan berjalan kaki keliling Pulau Sula. Kegiatan pelepasan dilaksanakan di halaman benteng De Verwachting, Kota Sanana, Sabtu (2/5/2026) pukul 07.30 WIT yang ditandai dengan raungan sirine dan pelepasan balon GHS […]

  • OJK Ingatkan Masyarakat Maluku Utara Waspadai Investasi Ilegal, Kenali Ciri-cirinya

    OJK Ingatkan Masyarakat Maluku Utara Waspadai Investasi Ilegal, Kenali Ciri-cirinya

    • calendar_month Sen, 31 Agu 2026
    • account_circle Ikram Salim
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Ternate, majangpolis.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat di Maluku Utara agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi ilegal atau investasi bodong yang berpotensi menimbulkan kerugian. Kepala OJK Maluku Utara, Adi Surahmat OJK mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi. “Legal, pastikan perizinannya. Kemudian logis, hati-hati untuk keuntungan […]

  • Putera Maluku Utara Sabet Gelar Putera Nusantara Lingkungan 2026

    Putera Maluku Utara Sabet Gelar Putera Nusantara Lingkungan 2026

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 370
    • 0Komentar

    Surabaya, majangpolis.com — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh salah satu putera terbaik Maluku Utara, Syahrul Ramadan Abdurrahman. Pria kelahira Tidore Kepulauan itu, berhasil mencatatkan sejarah dengan meraih gelar 1st Runner Up Putera Nusantara 2026 sekaligus menyandang predikat Putera Nusantara Lingkungan 2026. Capaian ini menjadi prestasi tertinggi yang pernah diraih perwakilan Maluku Utara dalam ajang male […]

  • BPK Temukan Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas Rp1,6 Miliar di 10 OPD Kepulauan Sula

    BPK Temukan Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas Rp1,6 Miliar di 10 OPD Kepulauan Sula

    • calendar_month Kam, 6 Agu 2026
    • account_circle Sahbudin Yunus
    • visibility 360
    • 0Komentar

    Sanana, majangpolis.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara menemukan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, total kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang harus disetorkan kembali ke kas daerah mencapai Rp1.629.114.730,80. Dalam laporan tersebut, BPK […]

  • Monev Dinkes dan DPRD Tidak Menjawab Akar Masalah

    Monev Dinkes dan DPRD Tidak Menjawab Akar Masalah

    • calendar_month Sel, 11 Agu 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Oleh: Mohtar Umasugi (Akademisi STAI Babussalam Sula) ______ Saya mengikuti pemberitaan yang dimuat media online Investigasi.news dan Potretone.com mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Dinas Kesehatan bersama Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di sejumlah puskesmas. Kegiatan tersebut tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kehadiran […]

expand_less